PERANAN GOOD AGRICULTURAL PRACTICES DALAM AGRIBISNIS DI INDONESIA

Pendahuluan

Saat ini kita telah memasuki era globalisasi ekonomi yang memaksa petani sebagai produsen utama produk-produk pertanian secara langsung dan tidak langsung memasuki persaingan dengan banyak produsen lain ditingkat global. Produk-produk pertanian tidak hanya bersaing dengan produk-produk pertanian luar negeri di pasar global tetapi juga di pasar domestik. Dalam pasar global terbuka suatu negara tidak boleh mengenakan proteksi dan hambatan tarif terhadap komoditi yang masuk kewilayahnya. Dalam kondisi demikian persaingan menjadi semakin sengit dan ketat, produsen kuat bersaing dengan produsen lemah, akibatnya produsen yang kalah bersaing akan semakin termarginalkan. Keadaan demikian yang sekarang sedang terjadi dengan produk-produk pertanian khususnya produk pangan buah-buahan dan sayuran. Indonesia

Sedangkan dunia pertanian abad ini sendiri juga menghadapi tiga macam tantangan utama. Organisasi Pangan dunia yang bernaung di bawah PBB (FAO) dalam pertemuan pangan dunia menyatakan tiga tantangan utama pertanian saat ini yakni ; 1) peningkatan ketahanan pangan, mata pencaharian dan pendapatan penduduk pedesaan, 2) memenuhi peningkatan kebutuhan akan berbagai macam produk pangan yang aman, 3) pelestarian sumber daya alam dan lingkungan (FAO, 2003).

Melihat perkembangan tersebut maka diperlukan sebuah langkah yang bersifat strategis agar dunia pertanian terutama di Indonesia dapat menjawab tiga tantangan tersebut. Pemerintah sebenarnya telah menyadari hal tersebut, sehingga pada awal masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono munculah sebuah program revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Secara nasional, fokus pengembangan produk dan bisnis PPK mencakup lingkup kategori produk yang berfungsi dalam hal :

  1. Membangun ketahanan pangan, yang terkait dengan aspek pasokan produk, aspek pendapatan dan keterjangkauan, dan aspek kemandirian.

b. Sumber perolehan devisa, terutama yang terkait dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di pasar internasional.

c.  Penciptaan lapangan usaha dan pertumbuhan baru, terutama yang terkait dengan peluang pengembangan kegiatan usaha baru dan pemanfaatan pasar domestik.

d. Pengembangan produk-produk baru yang terkait dengan berbagai isu global dan kecenderungan pasar global.

Kebijakan dan strategi umum yang diambil dalam pelaksanaan RPPK sendiri adalah pengurangan kemiskinan, peningkatan daya saing dan pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam berkelanjutan. Peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kemandirian dilakukan antara lain dengan praktek usaha pertanian yang baik (Good Agricultural Practices = GAP).

II. Permasalahan Pangan dan Penerapan GAP

Dewasa ini di tingkat global telah terjadi perubahan nilai dan konsep pada konsumen terhadap produk-produk pertanian yang mereka konsumsikan. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku dan sikap mereka dalam membeli suatu produk agrisbisnis. Meningkatnya kesadaran konsumen akan kaitan kesehatan dan kebugaran dengan konsumsi makanan, telah meningkatkan tuntutan konsumen akan nutrisi produk-produk yang sehat, aman dan menunjang kebugaran. Keamanan pangan menjadi kunci yang menentukan kualitas produk pangan.

Deininger (2006) menyatakan kelemahan dalam penanganan sistem keamanan pangan dapat menyebabkan biaya yang tinggi bagi masyarakat dan berakibat bagi ekonomi global. World Health Organization (WHO) memperkirakan kurang lebih 2,2 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit diare yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan organisme patogen yang disebarkan oleh air yang telah terkontaminasi. Di India diperkirakan 20 persen kematian  dari balita disebabkan oleh penyakit diare. Saat wabah SARS menyebar di Asia Timur tahun 2003 ternyata menyebabkan hilangnya pertumbuhan ekonomi sebesar 2 persen dari wilayah tersebut pada seperempat tahun pertama, walaupun hanya 800 orang yang akhirnya meninggal akibat penyakit tersebut.

Sedangkan Lowy Institut for International Policy (2006) memperkirakan mewabahnya penyakit avian invluenza menyebabkan meningkatnya biaya ekonomi bagi 1,4 juta penduduk dunia yang mendekati 0,8 persen GDP dunia atau sekitar US$ 330 miliar. Sedangkan di lain pihak timbulnya peningkatan reaksi di berbagai negara untuk melindungi negaranya dari ancaman kemanan pangan dapat menyebabkan konsekuensi negatif bagi negara pengekspor pangan. Diperkirakan akibat dari pemberlakuan penyelarasan nilai standar aflatoksin bagi 15 negara Eropa oleh Uni Eropa dari bahan makanan impor 9 negara Afrika telah menyebabkan berkurangnya ekspor negara Afrika sebanyak 64 persen atau senilai US$ 670 juta.

Meningkatnya kesadaran konsumen akan produk pertanian yang aman bagi kesehatan dan kebugaran, aman bagi keselamatan dan kesehatan kerja, aman bagi kualitas dan kelestarian lingkungan hidup mendorong dikembangkannya berbagai persyaratan teknis bahwa produk harus dihasilkan dengan teknologi yang akrab lingkungan. Penilaian terhadap aspek keselamatan kerja, kesehatan konsumen dan kualitas Lingkungan dilakukan pada keseluruhan proses agribisnis dari hulu sampai hilir (pemasaran). Konsumen hijau mendesak WTO agar perubahan sikap perilaku dan permintaan akan kualitas produk-produk pertanian diintegrasikan dalam kebijakan perdagangan internasional produk-produk pertanian. Permintaan dan desakan konsumen kemudian ditampung dan diperhatikan oleh organisasi perdagangan dunia (WTO). Hal tersebut di ataslah yang juga turut mendorong berbagai negara di belahan dunia untuk menerapkan Praktek Pertanian yang baik atau Good Agricultural Practices (GAP)

Meskipun secara umum implikasi dari perdagangan bebas ternyata belum sepenuhnya dapat diterapkan untuk Indonesia. Hal ini dapat ditegaskan oleh Achterbosch (2004) yang menyatakan bahwa meskipun rezim perdagangan di Indonesia yang cukup bebas telah lama diberlakukan semenjak menghadapi krisis Asia akhir tahun 1990, diperkirakan hanya sedikit masyarakat pertanian dengan skala kesejahteraan kecil menengah yang mendapat efek langsung dari perdagangan bebas.  Hal ini disebabkan masih minimnya integrasi pertanian di Indonesia dengan perdagangan bebas.

Sementara itu, kondisi dunia pertanian di Indonesia sendiri juga mengalami tantangan yang cukup merisaukan, salah satunya adalah terjadinya konversi lahan yang cukup besar. Mariyono et all (2007) menyatakan konversi lahan pertanian mengakibatkan dua dampak yang sangat tidak menguntungkan baik secara ekonomi maupun ekologi. Secara ekologi konversi lahan akan menyebabkan menurunnya daya dukung lahan. Konversi lahan pertanian juga secara potensial dapat menyebabkan berkurangnya produksi air tanah dan menyebabkan banjir. Sedangkan secara ekonomi konversi lahan tidak hanya berimbas pada berkurangnya lahan dan produksi pertanian, tetapi juga menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja baik bagi buruh tani maupun pemilik lahan, berkurangnya investasi infrastruktur di bidang pertanian, seperti irigasi, kelembagaan, dan menyebabkan konsekuensi negatif bagi lingkungan.

Secara umum konversi lahan pertanian dalam jangka panjang akan menurunkan kesejahteraan petani, yang dapat diidentifikasikan dari penurunan luas lahan milik dan luas lahan garapan, penurunan pendapatan pertanian, serta tidak signifikannya pendapatan non pertanian (Ruswandi, et all, 2007).

Besarnya tuntutan akan produk pangan yang baik, sehat dan berwawasan lingkungan adalah suatu hal yang tidak dapat terelakkan. Peningkatan tingkat pendidikan dan ekonomi masayrakat mengekibatkan tuntutan baru akan pangan di berbagai belahan dunia. Kondisi tersebut mau tidak mau harus dihadapi oleh Indonesia. Tuntutan akan produk pangan yang aman tidak hanya dipandang sebagai hambatan bagi dunia pertanian di Indonesia, namun juga harus dilihat sebagai sebuah tantangan dan peluang bagi para stakeholder di bidang pertanian

III. Implementasi Penerapan GAP dalam Agribisnis di Indonesia

Departemen Pertanian (2008) menerangkan bahwa penerapan GAP melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik lokasi, spesifik komoditas dan spesifik sasaran pasarnya, dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan petani agar memenuhi kebutuhan konsumen dan memiliki daya saing tinggi dibandingkan dengan produk padanannya dari luar negeri.

Dasar hukum penerapan GAP di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.160/11/2006, tanggal 28 November 2006 untuk komoditi buah, sedangkan untuk komoditas sayuran masih dalam proses penerbitan menjadi Permentan. Dengan demikian penerapan GAP oleh pelaku usaha mendapat dukungan legal dari pemerintah pusat maupun daerah.

Maksud dari GAP/SOP adalah untuk menjadi panduan umum dalam melaksanakan budidaya tanaman buah, sayur, biofarmaka, dan tanaman hias secara benar dan tepat, sehingga diperoleh produktivitas tinggi, mutu produk yang baik, keuntungan optimum, ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kesejahteraan petani, serta usaha produksi yang berkelanjutan.

Tujuan dari penerapan GAP/SOP diantaranya; (1) Meningkatkan produksi dan produktivitas, (2) Meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi, (3) Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing, (4) Memperbaiki efisiensi penggunaan sumberdaya alam, (5) Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan, (6) Mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan, (7) Meningkatkan peluang penerimaan oleh pasar internasional, dan (8) Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya keamanan pangan, jaminan mutu, usaha agribisnis hortikultura berkelanjutan dan peningkatan daya saing.

Tahapan kegiatan pelaksanaan penerapan GAP/SOP adalah sebagai berikut : (1) sosialisasi GAP, (2) penyusunan dan perbanyakan SOP budidaya, (3) penerapan GAP/SOP budidaya, (4) identifikasi kebun/lahan usaha, (5) penilaian kebun/lahan usaha, (6) kebun/lahan usaha tercatat/teregister, (7) penghargaan kebun/lahan usaha GAP kategori Prima-3, Prima-2 dan Prima-1, dan (8) labelisasi produk prima.

Untuk mempercepat penerapan GAP/SOP dilakukan hal-hal sebagai berikut : (1) Mendorong terwujudnya Supply Chain Management (SCM), (2) Merubah paradigma pola produksi menjadi market driven, (3) Mendorong peran supermarket, retailer, supplier, dan eksportir untuk mempersyaratkan mutu dan jaminan keamanan pangan pada produk, (4) Penyediaan tenaga pendamping penerapan GAP, (5) Melakukan sinkronisasi dengan program instansi terkait lainnya, (6) Perumusan program bersama instansi terkait lainnya dan melakukan promosi, (7) Target kuantitatif pencapaian kebun GAP tercantum dalam Renstra Departemen Pertanian, (8) Membentuk dan memberdayakan lembaga sertifikasi untuk melakukan sertifikasi kebun dan produk Prima dan (9) Mendorong sosialisasi mekanisme sistem sertifikasi dan perangkatnya.

Walaupun belum semua komoditas pertanian di Indonesia sudah menerapkan GAP dalam pengembangan agribisnisnya, namun penerbitan Permentan tersebut merupakan sebuah langkah maju dan merupakan dasar hukum yang jelas atas pelaksanaan GAP di Indonesia. Bahkan negara maju seperti Amerika Serikat pun para petaninya belum sepenuhnya menerapkan GAP. Avendano dan Calvin (2006) menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat melalui Food and Drugs Administration (FDA) baru menerbitkan panduan GAP bagi para petani untuk meminimalkan resiko mikrobia bagi buah segar dan sayuran pada tahun 1998. FDA bahkan sampai saat ini masih memberlakukan GAP bersifat Voulentary atau sukarela dan belum menjadi kewajiban. Menurut catatan FDA hingga 2002 baru 29 persen petani di AS yang sudah menerapkan GAP dalam praktek budidaya pertanian, dan sekitar 51 persen lainnya baru dalam tahap persiapan menuju GAP.

Penyebab belum diterapkannya GAP berbagai negara adalah mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menerapkannya.. Menurut Woods dan Suzanne (2005) saat melakukan penelitian dalam menghitung biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Good Agricultural Practices dalam budidaya tanaman strawberry di sembilan negara bagian di Amerika, ternyata penerapan GAP untuk tanaman strawberry dibutuhkan biaya berkisar pada US$ 288 /ha/musim tanam. Biaya tersebut antara lain untuk penyediaan toilet dan tempat cuci tangan di sekitar lahan bagi pemetik strawberry baik untuk pekerja maupun pengunjung, pelatihan hygiene, pengepakan dan sanitasi pendingin, pennggunaan baki sekali pakai apabila diperlukan, monitoring penggunaan air untuk irigasi dan pengembangan rencana  penanganan manajemen krisis bagi usaha apabila terjadi keracunan yang ditemukan dalam makanan.

Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan tentu menjadi kendala besar untuk dapat diterapkan oleh para petani di Indonesia yang mayoritas masih berkutat dengan masalah kemiskinan dan lemah dalam SDM terutama dilihat dari tingkat pendidikan para petani di Indonesia. Untuk menerapkan GAP di Indonesia saat ini dioptimalkan untuk dilaksanakan oleh perusahaan agribisnis yang berskala besar dan berorientasi ekspor. Pemerintah sendiri telah membantu penerapan  GAP tersebut dengan SOP khusus pada setiap komoditas pertanian yang hendak diusahakan, namun baru terbatas pada komoditas hortikultura. Pemerintah juga telah memberikan penghargaan kepada berbagai kebun buah yang telah menerapkan standar GAP melalui penghargaan kategori Prima 3, Prima 2 dan Prima 1 untuk merangsang penerapan GAP bagi kebun hortikultura buah.

Tantangan lainnya adalah rumitnya prosedur penerapan GAP yang harus diperhatikan oleh perusahaan agribisnis di Inonesia apabila ingin mengekspor produknya ke luar negeri terutama negara-negara di Uni Eropa maupun Amerika Serikat. Ender dan Mickazo (2008) menyatakan bahwa negara-negara di Uni Eropa juga menggunakan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) untuk diterapkan dalam penilaian GAP. Bahkan The National Advissory Committe on Microbiological Criteria for Foods yang dimiliki oleh Pemerintah AS juga menyarankan pemakaian HACCP sebagai alat penilaian dalam keamanan pangan. Penerapan strategi dasar HACCP  pada Good Agricultural Practice (GAP) pada lahan pertanian meliputi panduan umum yang terdiri dari :

  • program perawatan peralatan
  • program sanitasi termasuk pada fasilitas pengepakan
  • pembersihan akhir musim tanam
  • tempat penyucian dan pengepakan
  • pelatihan bagi para karyawan
  • program penangan hama dan penyakit
  • program perawatan gudang
  • transportasi
  • dan pengambilan sampel mikrobia

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pertanian telah mendorong pemberlakuan praktek-praktek pertanian yang baik dan ramah lingkungan. Prinsip-prinsip dalam GAP di Indonesia kemudian diselarakan dengan program pengendalian hama terpadu (Integrated Pest Management) dan pengelolaan tanaman terpadu (Integrated Crop Management). Pendekatan pengelolaan ini penting untuk perbaikan dan pengelolaan pertanian dalam jangka panjang. Fitur kuncinya adalah penggunaan yang hati-hati terhadap produk agrokimia termasuk pestisida, pupuk kimia, dan zat pengatur tumbuh. Karena itu, GAP memanfaatkan pengendalian hama, penyakit dan gulma sampai taraf aman yang dikehendaki, yaitu pada batas biaya ekonomis bagi petani dan bahaya yang minimla bagi operator, orang lain di sekitarnya dan lingkungan hidup. Hal lain yang bersifat sentral dan penting adalah adanya jejak audit yang jelas, dengan penyelenggaraan dokumentasi yang komprehensif untuk seluruh tahapan budidaya, prosesing, penyimpanan hasil, atau bahan baku industri sehingga dapat dirunut kembali. Secara praktis hal ini dilakukan melalui penyusuanan protokol, pencatatan dan pendataan tahapan-tahapan kegiatan GAP termasuk penggunaan pestisida, pupuk kimia dan zat pengatur tumbuh. Hal ini juga akan menjamin konsumen bahawa mereka mendapatkan output bahan pangan yang terjamin dan memenuhi standar kualitas yang tinggi.

IV. Peluang Dan Tantangan GAP bagi dunia Agribisnis di Indonesia

Walaupun implementasi penerapan GAP di Indonesia masih sangat berat, namun pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang strategis untuk pelaksanaan GAP tersebut. Apalagi saat ini dasar hukum pelaksanaan GAP baru pada tanaman budidaya buah-buahan yakni dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.160/11/2006 tanggal 28 November 2006 yang relatif masih baru. Namun hal itu ternyata tidak serta merta membuat komoditas pertanian Indonesia lesu di pasaran eksport, terutama untuk negara-negara ASEAN. Menurut Hadi dan Mardianto (2004) ekspor Produk Pertanian Indonesia termasuk mengalami pertumbuhan yang positif terutama pada komoditas perkebunan, perikanan dan peternakan walaupun pertumbuhan ekspor Indonesia ternyata juga negatif terutama untuk produk tanaman pangan. Hal tersebut ternyata menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengembangkan produk pertanian yang dimilikinya.

Sedangkan untuk beberapa komoditas pertanian terutama hortikultura pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan proteksi untuk melindungi produk pertanian Indonesia hingga mampu menerapkan GAP. Hal tersebut bertujuan agar para petani di Indonesia dapat menyesuaikan dan menerapkan GAP terlebih dahulu sebelum diadu hasil produksinya dengan negara-negara yang telah maju teknologi pertaniannya. Pemberian proteksi ternyata juga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani di Indonesia. Hadi dan Saptana (2008) mencontohkan kebijakan proteksi pada jeruk dan bawang merah secara makro nasional ternyata berpotensi meningkatkan harga grosir, harga petani, produksi, dan surplus produsen, menurunkan impor, tetapi dilain pihak juga menurunkan jumlah permintaan, surplus konsumen, dan penerimaan pemerintah dari pajak impor.

V. Kesimpulan dan Saran

Penerapan GAP dalam agribisnis akan semakin mendapatkan sorotan di mata konsumen di masa-masa yang akan datang, terutama untuk pemenuhan pasar di negara-negara maju. Tuntutan konsumen akan semakin meningkat terhadap pemenuhan makanan yang aman dan dengan pengolahan budidaya yang berwawasan lingkungan. Sementara penerapan GAP di Indonesia saat ini belum akan dapat dilaksanakan secara optimal mengingat besarnya biaya penerapan GAP pada sistem pertanian serta masih rumitnya prosedur penerapan GAP melalui HACCP untuk dapat diterapkan pada petani di Indonesia yang mayoritas merupakan petani miskin dengan tingkat SDM yang rendah serta kepemilikan lahan yang rendah pula. Penerapan GAP di Indonesia baru dapat dimungkinkan pada perusahaan-perusahaan agribisnis dengan skala besar yang telah berorientasi ekspor terutama pada perusahaan perkebunan dengan komoditas yang telah diakui kualitasnya di dunia Internasional.

Sedangkan untuk dapat memacu penerapan GAP di Indonesia Pemerintah perlu menerbitkan landasan hukum penerapan GAP untuk produk lain di luar buah-buahan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan proteksi sektor pertanian sambil mendorong penerapan GAP di Indonesia.

STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) SAYURAN DALAM BUDIDAYA SAYURAN YANG BAIK (GOOD AGRICULTURE PRACTICE)

PENDAHULUAN
SOP (standard operasional procedure) dalam budidaya sayuran yang baik (GAP) adalah cara budidaya yang baik sesuai dengan standar operasional yang ramah lingkungan. Tujuan dilakukan budidaya sayuran sesuai dengan SOP adalah untuk menghasilkan produk dengan produktivitas tinggi, mutu produk baik, aman dikonsumsi dan ramah lingkungan.

RUANG LINGKUP
Dalam SOP ditandai dengan adanya titik kendali yang statusnya adalah wajib, sangat dianjurkan dan anjuran. Berdasarkan 3 status tersebut maka dalam setiap tahapan kegiatan budidaya yang baik (Good Agriculture Practices ) maka harus memperhatikan titik kendali yang meliputi :
1. Manajemen usaha produksi
2. Lahan dan media tanam
3. Benih
4. Penanaman
5. Pemeliharan
6. Pemupukan
7. Perlindungan tanaman
8. Irigasi/fertigasi
9. Panen
10. Pasca panen
11. Penanganan limbah dan sampah
12. Kesehatan,keamanan,dan pekerja

Titik Kendali :

  1. 1. Wajib ( kriteria Kepatuhan/Indikator) :
    • Pencacatan dan dokumentasi yang dapat ditelusuri kebelakang dari semua aktivitas usahatani
    • Pemilihan lokasi lahan usaha budidaya dengan kemiringan kurang dari 30%
    • Lahan harus bebas dari pencemaran limbah beracun
    • Limbah manusia tidak boleh digunakan untuk memupuk tanaman
    • Penyimpan produk maupun pestisida dilakukan ditempat yang aman,kering dan terlindung serta terpisah dari hasil tanaman
    • Pestisida yang digunakan harus terdaftar/mendapat ijin resmi dari pemerintah.
    • Penggunaan pestisida harus sesuai dengan instruksi label
    • Penggunaan bahan kimia untuk penanganan pasca panen harus aman sesuia dengan tujuan dan prinsip keamanan pangan
    • Pekerja pada saat melaksanakan produksi dan penanganan hasil dalam keadaan sehat dan tidak mengidap penyakit menular.
  2. 2. Sangat dianjurkan (kriteria Kepatuhan/Indikator)
    • Catatan dokumentasi minimal 1 musim tanam sebelumnya
    • Petani/pelaku usaha dilatih sesuai tanggung jawab yang dibebankan berkaitan dengan manajemen budidaya yang baik
    • Persaipan lahan/media tanam untuk memperbaiki dan memelihara struktur tanah /media tanam
    • Untuk tanah yang nendapat perlakuan seperti penambahan bahan kimia, kapur, sterilisasi, kompos dan lain lain dilakukan pencatatan jenis dan tujuan perlakuan
    • Benih yang digunakan harus jelas asal-usulnya (produsen, varietas, dan tempat perolehan ), dan untuk benih impor harus ada surat ijin pemasukan dari Departemen Pertanian
    • Benih yang mendapat perlakuan dilakukan pencatatan tentang jenis perlakuan dan tujuan perlakuan
    • Penanaman dilakukan sesuai dengan teknik budidaya anjuran
    • Penggunaan pupuk memenuhi kriteria tepat jenis, waktu, dosis dan cara aplikasi dengan mengacu pada SOP dengan didukung bukti visual pertanaman
    • Penggunaan kotoran dan urine binatang tidak boleh langsung digunakan dalam pemupukan namun harus melalui proses pengolahan/fermentasi.
    • Penyimpanan pupuk dilakukan ditempat yang aman,kering dan terlindung serta terpisah dengan pestisida dan benih
    • Pupuk organik disimpan dengan baik untuk mengurangi resiko cemaran pada lingkungan
    • Perlindungan Organisme Penggangu Tanaman (OPT) dilakukan sesuai dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) • Perlindungan tanaman dilakukan pada masa pra-tanam dan atau masa pertumbuhan tanaman sesuai dengan kebutuhan
    • Semua produk perlindungan ( Pestisida,perangkap,hormon,agensia hayati dan lain lain) yang diaplikasikan sesuai dengan sasaran.
    • Petani/pelaku usaha memiliki pengetahuan tentang penggunaan produk perlindungan tanaman
    • Pestisida yang disimpan harus dengan kemasan aslinya
    • Sisa pestisida dalam tabung penyemprotan harus dibuang dengan menyemprotkan ke lahan pertanaman setelah diencerkan terlebih dahulu
    • Pembuangan pestisida yang kadaluarsa dilakukan sesuai prosedur
    • Wadah pestisida yang kosong tidak boleh digunakan kembali dan harus dibuang ke tempat pembuangan yang aman dan tidak mencemari lingkungan
    • Air yang digunakan untuk irigasi harus memenuhi baku mutu air irigasi
    • Pemanenan dilakukan pada umur panen yang tepat untuk menghasilkan mutu terbaik
    • Kegiatan pasca panen harus memperhatikan kebersihan, mutu dan hasil
    • Penanganan limbah dan sampah baik cairan atau padat serta organik atau anorganik dilakukan sesuai prinsip keamanan pangan dan kelestarian lingkungan
    • Toilet dan fasilitas kebersihan ditempat bekerja harus tersedia dan berfungsi baik
  3. 3. Anjuran (Kriteria Kepatuhan / Indikator)
    • Pemilihan lokasi lahan harus jelas status penguasaan (milik, sewa, sakap, dan lain-lain)
    • Pelaku usaha mengetahui riwayat penggunaan lahan
    • Petani atau pelaku usaha melakukan inventarisasi pembelian, penggunaan dan stok pupuk
    • Penggunaan biopestisida yang dibuat sendiri atau dibeli harus teruji efikasi dan dilengkapi dengan dokumen teknis
    • Peralatan perlindungan (Sprayer, fogger dan lain-lain) terawat dan berfungsi dengan baik
    • Apabila diperlukan peralatan perlindungan dikalibrasi terlebih dahulu
    • Jenis tempat penyimpanan pestisida terbuat dari bahan yang tidak menyerap
    • Penggunaan air irigasi permukaan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat
    • Pemberian air dilakukan berdasarkan prinsip efektif dan efisien
    • Kemasan produk diberi label berupa tulisan dan gambar yang menjelaskan tentang produk yang dikemas
    • Peringatan atau rambu mengenai keselamatan kerja terpasang pada lokasi kerja
    • Adanya sistem kesejahteraan pekerja
    • Adanya kepedulian terhadap lingkungan sekitar usaha, baik sumber daya alam, maupun masyarakat
    • Adanya kepedulian terhadap kelestarian keanekaragaman hayati.

TINJAUAN PENERAPAN GOOD AGRICULTURAL PRACTICES PADA BUDIDAYA TANAMAN BUAH

Produk hortikultura, terutama buah, merupakan salah satu produk pertanian yang mempunyai nilai penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia terutama bila ditinjau dari aspek kesehatan dan ekonomi. Produk buah mengandung dan menyuplai kebutuhan vitamin, mineral, serat dan antioksidan yang dibutuhkan bagi metabolisme untuk mendukung kesehatan tubuh. Dari sisi ekonomi, budidaya tanaman buah telah menunjukkan kontribusinya secara signifikan dalam meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan petani/pengusaha.

Perdagangan produk buah ditujukan pada 2 segmen pasar, yaitu dalam negeri dan luar negeri (ekspor). Terkait dengan perkembangan global akhir-akhir ini, untuk perdagangan internasional mulai mempersyaratkan adanya keamanan pangan bagi konsumen bila suatu negara akan mengekspor buah ke suatu negara pengimpor. Hal ini didasarkan pada pertimbangan untuk lebih melindungi konsumen dari ancaman kontaminasi mikroba/zat racun yang dianggap berbahaya. Selain itu persyaratan ini juga digunakan sebagai barier non tarif untuk menekan laju masukknya produk impor ke suatu negara. Dengan demikian, keamanan pangan harus menjadi perhatian utama oleh semua pihak yang terkait meliputi pemegang kebijakan, petani, petugas, lembaga penelitian, pengusaha, termasuk konsumen

Good Agricultural Practices (GAP) merupakan suatu program untuk menghasilkan produk pertanian, termasuk buah, yang aman bagi konsumen. Fokus dari program ini terutama untuk mengurangi resiko kontaminasi mikroba berbahaya dan pestisida. Secara garis besar GAP dirancang untuk :
* Meminimalkan mikroba berbahaya pada produk pangan
* Meminimalkan atau mengeliminasi praktek-praktek yang merusak lingkungan
* Melindungi kesehatan pekerja
* Pendidikan konsumen
* Mempromosikan keamanan pangan

Untuk memenuhi persyaratan perdagangan international sehingga produk hortikultura, termasuk buah, Indonesia mampu bersaing dan menembus pasar luar negeri maka penerapan GAP harus dilaksanakan dalam seluruh proses produksi mulai dari pra panen hingga pasca panen.
Ruang Lingkup Penerapan GAP
Kegiatan dasar yang perlu dilakukan pada program GAP secara umum adalah :

  1. Produsen memiliki pengetahuan proses produksi yang juga mempertimbangkan pencegahan kontaminasi yang tidak dikehendaki terhadap produk terutama kontaminasi dari mikroba dan pestisida.
  2. Perlindungan terhadap pencemaran lingkungan terutama pada air dan tanah.
  3. Pemahaman produsen terhadap penggunaan pestisida yang benar.
  4. Peningkatan kapasitas produsen melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga yang terpercaya.

Pencegahan kontaminasi terhadap produk hortikultura dilakukan melalui :

  • Lingkungan lokasi produksi bebas dari penggunaan pestisida yang telah dilarang.
  • Perlindungan produk dari kontak dengan kotoran hewan, binatang dan material lain yang berpotensi membawa mikroba berbahaya.
  • Menghindari penggunaan air, untuk irigasi, perlindungan tanaman dan pasca panen, yang mengandung patogen/parasit yang berbahaya bagi manusia.
  • Pencegahan kontaminasi mikroba pada tahap pasca panen mulai dari penanganan awal sampai pengepakan dan transportasi. Kegiatan yang dilakukan adalah sanitasi terhadap peralatan/bahan yang digunakan oleh pekerja, kontainer packing yang terlindung dari serangan binatang (tikus, burung), dan tempat penyimpanan dijaga tetap mampu menurunkan aktivitas mikroba. Peralatan/bahan yang perlu disanitasi misalnya pisau, kaus tangan, keranjang, air untuk mencuci dan sebagainya. Alat-alat sanitasi harus mencukupi, layak beroperasi, dan tersedia pada lokasi yang mudah dijangkau serta pekerja mampu mengoperasikan secara benar.
  • Pencegahan terhadap kontaminasi pestisida dilakukan melalui penerapan teknologi pengendalian yang meminimalkan penggunaan pestisida.

Pencemaran air dimaksudkan adalah adanya kontaminasi mikroba tertentu dalam jumlah tertentu dalam air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Tindakan yang bisa dilakukan adalah melindungi sumber air dari kontaminasi yang berasal dari adanya run off permukaan atau kotoran hewan yang masuk kedalam sumber air tersebut.

Penggunaan pestisida yang benar diarahkan pada tujuan untuk meminimalkan residu pada produk hortikultura, menjaga keselamatan pekerja, dan mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Meminimalkan residu dapat dilakukan dengan cara mengurangi interval aplikasi melalui penggunaan pestisida berdasarkan kebutuhan dan yang memiliki sifat mudah terdegradasi. Kedua strategi ini juga berdampak pada pengurangan pencemaran terhadap lingkungan. Keselamatan pekerja dapat terjaga bila pedoman aplikasi pestisida dan cara operasionalnya diterapkan secara baik dan konsisten.

Peluang Penerapan GAP dan Kendala yang Dihadapi di Indonesia

Secara keseluruhan program GAP dapat dikatakan baik karena sangat memperhatikan kepentingan keamanan bagi konsumen dan lingkungan. Namun bila hal ini menjadi salah satu persyaratan dalam persaingan di pasar global akan menjadi kendala bagi produk buah Indonesia untuk menembus pasar ekspor. Ada beberapa aspek yang masih sulit untuk diterapkan atau dilakukan oleh produsen di Indonesia dikarenakan sebagian besar dari mereka masih bersifat skala kecil dan belum melakukan pengelolaan secara standard. Hal ini karena antara lain (1) pasar dalam negeri masih belum memberikan tuntutan yang sama seperti pasar luar negeri sehingga para produsen memiliki alternatif pasar yang lebih lunak persyaratannya, (2) sebagian besar para produsen belum didukung oleh permodalan yang kuat dalam menerapkan GAP, (3) pengetahuan petani yang kurang terhadap program GAP maupun manfaatnya. Walaupun demikian, fakta lapangan telah menunjukkan bahwa produsen produk buah mulai secara bertahap menerapkan prinsip-prinsip GAP. Hal ini dikarenakan mereka menyadari manfaat program ini dan mulai melihat ada nilai tambah dalam hal peluang pasar. Berdasarkan pengamatan yang ada, penerapan GAP di Indonesia meliputi meminimalkan atau meniadakan kontaminasi pestisida/bahan kimia sintetik dan peningkatan pemahaman GAP melalui beberapa pelatihan yang diadakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta.

Balitbu Tropika sebagai salah satu lembaga penelitian buah di Indonesia juga menunjukkan dukungannya terhadap program GAP tersebut. Kegiatan penelitian yang sedang dan telah dilakukan diarahkan pada dihasilkannya teknologi produksi buah yang bersifat ramah lingkungan terutama untuk pengendalian OPT sehingga dapat meminimalkan kontaminasi pestisida baik pada produk buah maupun lingkungan. Pada komoditas pisang, teknologi yang telah dihasilkan adalah (1) ditemukannya varietas tahan penyakit layu fusarium dan penyakit darah, (2) teknologi pengendalian layu fusarium menggunakan jamur antagonis (biological control), solarisasi, dan bibit sehat, (3) teknologi pengendalian penyakit darah melalui teknik budidaya yang benar dan pengendalian vektor, (4) perbanyakan benih melalui kultur jaringan dan deteksi penyakit virus. Pada komoditas mangga, teknologi yan dihasilkan adalah (1) teknologi pengendalian kasus daging mengeras pada Gedong Gincu melalui pengurangan intensitas aplikasi zat pengatur tumbuh, (2) peningkatan ukuran buah Arumanis 143 melalui kombinasi pemupukan dan pengairan, (3) teknologi pengendalian lalat buah melalui manipulasi ekologi kimia, pemanfaatan musuh alami, dan sanitasi, (4) teknologi pengendalian penggerek batang mangga melalui aplikasi pestisida pada fase tunas dan pemangkasan, (5) varietas yang tahan terpaan hujan pada saat pembuahan, (6) teknologi pengendalian penyakit antraknose pada simpanan menggunakan minyak atsiri. Pada komoditas manggis, teknologi yang dihasilkan adalah pengendalian kasus getah kuning melalui pengairan dan pemupukan serta hama penyebab burik melalui sanitasi dan pemasangan sticky yellow trap. Pada komoditas durian, telah ditemukan batang bawah yang tahan terhadap penyakit Phytohpthora sp dan jamur antagonis terhadap penyakit Phytohpthora sp. Pada lahan pasang surut, telah ditemukan teknologi pengelolaan lahan sehingga tanaman pisang dan pepaya dapat tumbuh optimal dan berproduksi optimal. Teknologi-teknoloi tersebut bila telah diaplikasikan secara konsisten dalam proses produksi buah akan memberikan kontribusi sangat besar dalam meminimalkan penggunaan pestisida/bahan kimia sintetik lain dan kerusakan lingkungan.

Selain teknologi meminimalkan kontaminasi pestisida/bahan kimia sintetik lain, teknologi yang masih minim dan sangat diperlukan adalah penanganan untuk mencegah atau meminimalkan kontaminasi mikroba mulai dari pra panen dan pasca panen. Kebanyakan produsen tampaknya masih belum banyak menerapkan tindakan-tindakan pencegahan terhadap kontaminasi mikroba. Persyaratan air sehat yang digunakan untuk keperluan pengairan atau penanganan pasca panen masih belum diperhatikan. Penanganan kondisi penyimpanan, kemasan, dan transportasi juga belum banyak mengacu pada pencegahan terhadap kontaminasi mikroba.

Berdasarkan fakta tersebut diatas terlihat bahwa adanya dukungan teknologi terhadap penerapan GAP budidaya tanaman buah sangat diperlukan. Teknologi tersebut diharapkan memiliki sifat efektif, efisien, ekonomis, dan mudah dalam aplikasi. Selain itu pemahaman terhadap konsep maupun pengtahuan tentang GAP perlu secara intensif dilakukan sehingga terjadi satu pengertian yang sama tentang GAP maupun ruang lingkup aktivitas/kegiatannya. Munculnya lembaga-lembaga konsultan tentang budidaya ramah lingkungan serta lembaga sertifikasi pertanian organik perlu dimanfaatkan dalam mempercepat penerapan GAP pada budidaya tanaman buah di Indonesia.
KESIMPULAN

  • Penerapan program GAP pada proses produksi buah telah menjadi salah satu persyaratan untuk meningkatkan daya saing di pasar ekspor.
  • Persyaratan-persyaratan dalam GAP belum sepenuhnya mampu diterapkan oleh produsen buah di Indonesia baik pada tahap pra panen maupun pasca panen.
  • Adanya teknologi-teknologi yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan GAP sangat diperlukan guna mempercepat penerapan program GAP tersebut.
  • Teknologi ramah lingkungan yang telah dihasilkan hendaknya mulai diterapkan secara konsisten sebagai salah satu rangkaian dalam program penerapan GAP.
  • Sosialisai tentang pengetahuan GAP maupun konsepnya perlu dilakukan secara intensif tehadap semua pihak yang terkait sehingga terjadi kesatuan pengertian dan pemahaman.

DAFTAR PUSTAKA

PERANAN GOOD AGRICULTURAL PRACTICES DALAM AGRIBISNIS DI INDONESIA

Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pestisida

Disusun oleh :

Pipit Pitria                               (150410070008)

Irma Mangatur                        (150410070018)

Fani Fauziah                            (150410070029)

Dicky Putra Viajaya                (150410070040)

Paulus M                                 (E1DO50016)

JURUSAN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN

2010

About these ads